Berita Bola, Pelantikan Iriawan Dinilai Melanggar Tiga UU

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai pelantikan Komjen M Iriawan sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat melanggar tiga undang-undang (UU).

“Ada tiga UU yang dilanggar. Pertama UU Nomor 22/2002 tentang Kepolisian. Dalam pasal 28 ayat 1, UU jelas memerintahkan Polri bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis,” ujar Fadli kepada Link Alternatif Terbaru 2018.

Bila anggota kepolisian ingin berkecipung dalam dunia politik, jelasnya, lebih baik mengundurkan terlebih dahulu. Pasalnya, UU merupakan bagian dari spirit reformasi yang ditegaskan konstitusi pascaamandemen.

“Pada ayat tiga pasal 28 yang menyebutkan bahwa anggota Polri dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian,” tambahnya.

[ Baca Juga – ” Ketajaman Kane Bantu Inggris Gasak Tunisia ” ]

Kemudian UU Nomor 16/2016 tentang Pilkada yang menyebutkan mengisi kekosongan jabatan gubernur, dipilih dari jabatan pemimpin tinggi madya. Penjabat gubernur itu tidak boleh berasal dari anggota polisi yang masih aktif.

“Jabatan pemimpin tinggi madya ada batasanya, pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN). Gubernur adalah jabatan sipil, tidak dibenarkan polisi aktif menduduki jabatan tersebut,”imbuhnya.

Lalu, ungkap Fadli, adalah UU Nomor 5/2014 tentang ASN. Pada Pasal 20 ayat 3 membenarkan jika pengisi jabatan ASN dapat berasal dari TNI dan Polri, tapi untuk kedudukan intansi pusat bukan daerah. Sedangkan jabatan gubernur masuk dalam ranah daerah.

Lebih lanjut turunan UU ASN pada Pasal 157 ayat 1 menegaskan jika ada TNI dan Polri yang mumpuni mengisi jabatan daerah, harus mengundurkan diri terlebih dahulu dari ikatan dinas aktif.

“Semua UU dan peraturan tadi telah dilanggar oleh pemerintah¬† saat pelantikan Komjen M Iriawan Senin lalu. Negara tidak boleh dikelola seenak selera penguasa,” tutupnya.